Eksistensi Smk Berbasis Pesantren Di Madura

Mendengar kata SMK, tentu kita terbayang sebuah sekolah dengan ciri khas kejuruan. berslogan SMK Bisa. Walaupun sebenarnya tidak semua SMK itu bisa, tergantung berbagai faktor dan kondisi yang mempengaruhinya. Karena tak sedikit SMK hanya mengajarkan teori tanpa praktik di sekolahnya. Atau dikenal dengan sebutan SMK sastra.

Sejak pembatasan pendirian SMA oleh pemerintah, banyak kalangan pesantren beralih mendirikan SMK. Ini dibuktikan menjamurnya SMK berbasis pesantren. Fenomena ini jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan atau semacam pelarian karena pembatasan tersebut. Walaupun bukan permasalahan yang perlu diperdebatkan. Namun permasalahan tersebut perlu perhatian khusus baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai stakeholder pendidikan. Apakah pesantren lebih cocok mendirikan SMK atau MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan)?

Secara konsep SMK berbasis pesantren ingin menggabungkan nilai-nilai agama, sains dan skill/keterampilan dalam satu paket penyiapan tenaga kerja kelas menengah. Perlu diketahui bersama bahwa secara umum tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Jadi sangatlah cocok model SMK berbasis pesantren.

Dengan penggabungan unsur agama, sains dan skill/keterampilan dalam kemasan SMK berbasis pesantren dapat menjadi tren model pendidikan yang unik dan membumi. Pas dengan budaya dan kultur Madura. Karena memang ketiga unsur tersebut sangat dibutuhkan dalam era globliasasi sekarang. Tenaga kerja berbekal skill siap pakai dengan penguasaan sains berkarakter religius akan lahir dari SMK berbasis pesantren untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja menyongsong era globalisasi.

Dari data pokok SMK direktorat pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional untuk wilayah Jawa Timur memiliki 1175 SMK. Walaupun sebenarnya banyak SMK belum terdaftar pada datapokok smk. Untuk wilayah Madura, SMK tersebar pada empat Kabupaten. Kabupaten Bangkalan memiliki 20 SMK terdiri dari 5 SMK negeri dan 15 SMK swasta. Kabupaten Sampang SMK yang terdaftar didatapokok smk hanya 4 SMK terdiri dari 3 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta. Padahal di Kabupaten Sampang memiliki 17 SMK, 3 SMK negeri dan 14 SMK swasta. Kabupaten Pamekasan memiliki 20 SMK, 4 SMK negeri dan 16 SMK. Tahun 2010 Kabupaten Pamekasan menambah 2 SMK Negeri namun belum terdaftar di Datapokok SMK. Sedangkan Kabupaten Sumenep memiliki 6 SMK, 2 SMK negeri dan 4 SMK Swasta. Data SMK tersebut di atas merupakan SMK yang terdaftar didatapokok SMK direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional. Fakta dilapangan banyak SMK yang dirikan namun belum mendapatkan perhatian Pemerintah khususnya SMK swasta, sehingga perkembangannya sangat lamban atau dapat dikatakan jalan ditempat.

Secara resmi pengelompokan SMK berbasis pesantren belum dipetakan oleh Pemerintah untuk dibina secara intensif. Secara matematis dari datapokok SMK khususnya wilayah Madura (hasil analisis penulis berdasarkan nama SMK yang identik dengan pesantren) komposisi SMK atau perbandingan SMK Negeri, SMK berbasis dan SMK swasta sebagai berikut : Kabupaten Bangkalan terdiri 25% SMK Negeri, 55% SMK berbasis Pesantren, 20% SMK Swasta. Kabupaten Sampang termasuk yang belum terdaftar didatapokok SMK terdiri 18% SMK Negeri, 82% SMK berbasis Pesantren, Kabupaten Pamekasan 20% SMK Negeri dan 80% SMK berbasis Pesantren sedangkan Kabupaten Sumenep 33% SMK Negeri, 50% SMK berbasis Pesantren dan 17% SMK swasta.

Dari data perbandingan SMK Negeri dan SMK berbasis pesantren menunjukkan potensi besar untuk pengembangan SMK berbasis pesantren dimasa depan. Dan merupakan alternatif pilihan pendidikan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya di SMK berbasis pesantren guna menyongsong era indutrialisasi Madura pasca dibangunnya jembatan suramadu dengan system pendidikan menggabungkan kemampuan/skill/keterampilan, sains dan nilai-nilai agama.

Agar tidak sekedar banyak secara kuantitas, maka SMK berbasis pesantren harus banyak berbenah baik dalam manajemen penyelenggaran pendidikan maupun dari sarana pendukung lainnya sehingga tujuan pendidikan kejuruan dapat tercapai dengan menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya. Langkah yang dapat dilakukan dengan bekerjasama SMK negeri khususnya dalam penyelenggaraan praktik kejuruan baik dari penggunaan peralatan maupun supply tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Keterbatasan dana pendidikan dan sarana penunjang memang menjadi kendala utama SMK swasta khususnya yang berbasis pesantren sehingga peran Pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi kesulitan pendanaan dan pemenuhan sarana pendidikan tersebut agar predikat SMK sastra tidak disandang oleh SMK berbasis pesantren. Semoga!

Catatan : Tulisan ini pernah terbit di Radar Madura.